Kebijakan untuk Mengangkat Kualitas Guru

Denpasar, Senin (10 Maret 2008)– Negara anggota dari sembilan negara berpenduduk terbesar di dunia terus berupaya melakukan berbagai cara untuk mengangkat kualitas guru. Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan memiliki terobosan menarik yang dapat dicontoh negara lain.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal mengemukakan, dalam kurun sepuluh tahun sebanyak 1,75 juta guru harus berkualifikasi S1 dan 150.000 dosen harus berkualifikasi S2/S3. Selain itu, sebanyak 2,7 juta guru dan 130.000 dosen harus memiliki sertifikat mengajar. "Gaji para pendidik harus meningkat dua kali lipat," kata Fasli.



Untuk itu, lanjut Fasli, pada 2007 Depdiknas telah menyediakan beasiswa kepada 350.000 guru untuk peningkatan akademik, meningkatkan kualifikasi kepada 81.800 guru untuk meraih jenjang S1 dan 8.540 dosen untuk meraih jenjang S2/S3, serta mensertifikasi 147.217 guru.

Depdiknas, kata Fasli, juga memberikan insentif khusus bagi guru di daerah terpencil. Saat ini terdapat 20.000 guru mengajar di daerah terpencil. "Selain menerima gaji dua kali lipat, juga memperoleh satu kali gaji lagi bagi guru di daerah terpencil," katanya. "Diberikan juga benefit bagi pensiunan guru, beasiswa bagi guru, dan beasiswa bagi putra guru berprestasi. "

Lebih lanjut Fasli mengatakan, penghargaan sosial tahunan juga diberikan bagi guru berprestasi, guru pengajar sekolah khusus, guru di daerah terpencil, dan guru di daerah terpencil. Penghargaan juga diberikan kepada kepala sekolah dan pengawas, serta tutor dan pendidik pada pendidikan nonformal (PNF).

Shamima Ahmed, Deputy Secretary Ministry of Primary and Mass Education Bangladesh mengemukakan, Pemerintah Bangladesh menghadapi tingkat buta aksara yang masih tinggi. Tingkat buta aksara penduduk berusia di atas lima belas tahun baru 50,5 persen. Sementara rasio antara guru dan murid 1:47.

Pemerintah Bangladesh terus berusaha meningkatkan kualitas guru sekolah dasar. Para guru mengikuti program setahun untuk mendapatkan sertifikat pendidikan yang dikeluarkan oleh 54 Institut Pelatihan Guru Dasar. “Program ini dikelola oleh National Academy for Primary Education. Pelatihan berdasar kebutuhan," kata Shamima.

Pada tingkat sekolah menengah, Pemerintah Bangladesh merekrut guru sekolah negeri melalui ujian yang kompetitif, sedangkan guru swasta berasal dari kandidat yang mendaftar ke National Teacher’s Registration and Certification Authority. " Para guru mengikuti pelatihan secara berjenjang," ujar Shamima. Ia juga menyampaikan pengalaman negaranya dalam desentralisasi penempatan guru sekolah dasar, pelatihan guru subkluster, pelatihan guru berbasis subyek, termasuk Upazila (subdistrik) Resource Center .

Pemerintah Pakistan juga menghadapi masalah hampir sama dengan Bangladesh . Di Pakistan, sekitar 72 persen atau lebih dari 6,3 juta anak drop out dan tingkat buta aksara sekitar 50 persen. "Lebih dari 85 persen pusat buta aksara ada di daerah pedesaan dan kebanyakan perempuan," ujar Haroona Jatoi, Director General Academy of Educational Planning and Management Ministry of Education Pakistan.

Haroona, menjelaskan berbagai pelatihan yang harus diikuti oleh guru untuk mendapatkan sertifikat. "Setelah mendapat pelatihan profesional, barulah mereka mendapat sertifikat," kata Haroona.***

Sumber :Gim/setjen.depdiknas.go.id

4 Tanggapan

  1. saya sangat setuju dengan perekrutan guru yabng betul-betul kompetitif, soalnya pada dasarnya banyak guru yang terangkat menjadi PNS karena KKN……

  2. saya sangat setuju dengan kebijakan diatas, dengan catatan; setiap keluarga yang memenuhi persyaratan harus diberi jatah satu orang biar ada pemerataan dan merasakan gaji pemerintah, jangan sampai terjadi kalau dikeluarga suami sudah PNS istri mendaptar ingin PNS, belum lagi anak yang baru lulus mendaftar juga jadi PNS, tolong berikan hak yang sama jangan sampai yang pns itu kumpul di satu keluarga, sementara dikeluarga lain anak satu-satunya padahal sudah S.1- bahkan ada yang S-2 tapi lulus dalam saringan PNS, jadi harapan kami
    mestinya pemerintah mengatur Rekriutmen PNS itu jangan terlalu didominasi satu keluarga…
    terimakasih, semoga Allah mendengar dan mengabulkan jeritan do’a keluarga yang lemah, yang jauh dari koneksitas apalagi fasilitas hanya karena harapan menjadi PNS

  3. saya sangat setuju dengan kebijakan diatas, dengan catatan; setiap keluarga yang memenuhi persyaratan harus diberi jatah satu orang biar ada pemerataan dan merasakan gaji pemerintah, jangan sampai terjadi kalau dikeluarga suami sudah PNS istri mendaptar ingin PNS, belum lagi anak yang baru lulus mendaftar juga jadi PNS, tolong berikan hak yang sama jangan sampai yang pns itu kumpul di satu keluarga, sementara dikeluarga lain anak satu-satunya padahal sudah S.1- bahkan ada yang S-2 tapi tak pernah lulus dalam saringan PNS, jadi harapan kami
    mestinya pemerintah mengatur Rekriutmen PNS itu jangan terlalu didominasi satu keluarga…
    terimakasih, semoga Allah mendengar dan mengabulkan jeritan do’a keluarga yang lemah, yang jauh dari koneksitas apalagi fasilitas hanya karena harapan menjadi PNS

  4. pendidikan unutuk semua dan pendidikan berbasis masyarakat itu baru oke….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: