Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.
4. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. 6. Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan
Filed under: PKn |
Guru PKn Belajar Menulis 
SAYA MO TANYA, ITU LHO TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT DI ATAS MENURUT TAP MPRS ATAU BUKAN ??? MOHON PENJELASANNYA YANG DETAIL DONG. SAYA TUNGGU DI EMAIL SAYA tuti300756@yahoo.com. Sekian, terimakasih.
————————————-
TATA URUTAN TERSEBUT SESUAI DENGAN TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000
Nama saya Ananda, saya kelas 5 SD.terima kasih saya dapat lihat tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi saya belum lihat apakah jawaban saya benar /tidak. saya akan menyampaikannya segera. Terima kasih.
yaaaaaaaaaa
muach
ii love you
waahh,..
kmw bru kelas 5 sd
Kalo nyari TAP MPRS nomor xx/MPRS 1966,di mana..?
Itu produk lama …
tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita kan sudah ada yang baru…
itu lho di UU No 4 Tahun 2004… silakan bisa diliat sendiri
pak nurjaman UU yang baru tentang tata urutan perundangundangan bukan no 4 tahun 2004 tapi no 10 tahun 2004. dimana didalamnya sudah mengalami banyak perubahan jika ditelaah sejak tahun 1950 karna aturan tata urutan perundangan sudah tampak sejak tahun1950 dalam UU No.1 Thun 1950 kemudian dalam TAP MPRS No.XX tahun1966, lalu TAP MPR No.III tahun2000 dan yang terahir UU No.10 tahun2004
bisa jlasin perbandingan dan perbedaan nya gk……????
haha
bos ini ade seperguruan, 99. wah komentarnya gk komplit… harus browsing sndri yow, gmana kabar?daftar dimana? apa malah udah tercapai?
di isi dong. . .
yo wes bennoh nek sue emang koe meh meperbaru?
mas.. yang komplit dong penjelasannya.. but, thanks yo…
Mas, mau nanya…..lebih tinggi mana Peraturan Dirjen dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gbernur?
Thx
yang baru?
DH,
Mohon bantu kajian hukum nya tentang posisi SKB 4 Mentri (Mendagri, Mennakertran, Mentri Perdagangan, Mentri Perindustrian) tentang upaya penyelamatan ekonomi nasional, yang bertentangan dengan Kepmennakertran no. 17 tahun 2005 Jo. UU no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Terima kasih atas pertimbangan dan masukannya
Ttd
Subiyanto
dh,
tolong dong kasih tau tentang tata urutan perundang-undangan menurut UU No.X/2004.
THANKS,
VEDA
this website very……….very……………..very……..very………………. ala
tolong dong tata urutan perundang-undangan menurut UU No. 10 tahun 2004
iya plizz
1. UUD
2. UU atau Perpu
3. PP
4. Perpres
5. Perda
kapan undang-undang ganti lagi…?
cuma tanya kok…?
jangan dianggap serius…
Terimakasih ya. Saya lagi belajar untuk ulangan nich dan jawabannya ok bangettttttt. Thanks ya………………
ad lg gak??
yg 2004 ada ngga??
yg 2004 ada ga??
yg 2004 ada ga?
assalamu’alaikum
mas,aku dpt tugas,ktanya tap mrp dah g masuk ke peratutan perundang-undangan,kenapa?????????balez ke e-mail q ya tak tunggu thks b4
wassalamu’alaikum
mau tanya..bagaimana cara berlakunya uu no 4 tahun 2004
saya mau tanya bagaimana kedudukan dan korelasi TAP MPR dalam tata urutan Perundangan RI?
tlong donk,,,aq mo tnya.
8contoh tata tertib peraturan perundang-undangan itu apa aja ya?
ternyata kamu itu jelek ya
mau tanya…..
perbedaan Keputusan presiden dengan Peraturan Presiden tu apa……..
trimakasih sblmnya….
GobLok kown Cok…
mau tnya.. bner ga TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. uda ga berlaku…
tlong di jawab ya…
memangnya pancasila gag msuk y ??
mana yng lebih tinggi peraturan menteri atau perda?
dalam tata peraturan UU no.4 tahun 2004 mengapa TAP MPR tidak termasuk didalamnya? bales ea
klo keputusan menteri bertentangan dengan perda?
apakah orang lbh berpegang pada keputusan menteri itu?
kita sudah sama sama mengetahui bahwa perubahan keputusan dari TAP MPR No.III tahun 2000 menjadi UU No.10 tahun 2004.
yang ingin saya tanyakan, titik tolak atau dari sudut pandang mana yang dijadikan alasan atau dengan kata lain kelemahan dari TAP MPR No.III tahun 2000 sehingga dibuat peraturan baru seperti yang tertuang dalam UU No.10 tahun 2004
saya tunggu di email saya : jo3li_styo@yahoo.com
thax
Saya mau tanya nih. Mengapa Ketetapan MPR tidak lagi tercantum dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004? Bila tidak tercantum, apakah ketetapan MPR tidak mempunyai ketetapan hukum. Tolong penjelasannya ya.Saya tunggu di e-mail saya.ekarifzq@ymail.com
Izin memberikan informasi, bahwa urutan yang di atas adalah amandemen yang ke lima kalau ga salah yang terbaru untuk amandemen ke enam yaitu :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pemerintah
7. Peraturan Daerah
Terima kasih.
bukanya urutan PP lbh tinggi daripada Kepres…dan berdsrkan UU no 10 thn 2004,penyebutan Kepres sdh diganti dgn Perpres (Peraturan presiden).
Maaf Kalo salah!
postingan taon 2007 tp koq masih jelasin tata urutan perundang-undangan yang lama.
terlalu
“kalo tata urutan peraturan perundang-undangan saat ini apa2 aja ya?kalo gk salah tinggal 5 kan?thanks
saya mau tanya dong .
tentang TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN NO 10 TAHUN 2004 ..
mohon jawabannya. thx 🙂 GBU *
tata urutan undang undang itu apa saja ya selain undang undang dasar 45 ?
sama doy,,
d ,mna nyari alamat ny…
tntang tata urutan perundang-undanngan no.10 tahun 2004??
apa urutan undang undang ini penting!!!!!
rincianya perundang2annya mana?
hmmm mau nanya dongg kalo tata perundang-undangan di indonesia app ya ?
qugg ga di jelasiin di sini !
makasiih tolong jawab yaah !!
mas klu arti dri tata perundang undangan sendiri tu app???
wah..!!!
tugas kku semua terjawab.!!!
hhe..
thx yaa..
tp cuma ad 1 yg lum..
uud no 10 th2004..
Ayo saya siapa?
saya mau tanya, tata urutan peraturan perundang-undangan (UU no 10 thn 2004 itu, ada 7 atau 8?
saya mau tanya.. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah berfungsi atau belum?
Pertanyaan sya !!! Dengan adax ta2 urutan peraturan tsb…! Apakah pemerintah sudah melaksnakan, jka sudah di laksnakan dimnakah d tempatkan rakyat ? apkah rakyat bsa mendpatkan peradilan hukum ato tdak…. !!! answer now
informasi ini sangat bermanfaat bagi saya….
terimakasih…
Semua pada GOBLOK, ketik di google.com, “UU No. 10 tahun 2004 pdf”, [asti hasilnya keluar, liat pasal 7 tentang tata urutan perUU,…kalo begini kapan bangsa akan maju
-__________________- dari pada ngatain mulu?
setujooo akooo iniii benarr kapan bangsa kita akan majoooooooo
Assalaamu’alaiku wr.wb..
1. Apa yg menjadi dasar hukum berlakunya FATWA DSN-MUI terhadap permasalahan perbankan syariah di Indo. ?
2.Apakah FATWA DSN-MUI Mempunyai kedudukan hukum yg ssama sperti regulasi/perundang2 an…?
terima kasih.. wassalaammm.
fatwa MUI hanya mengikat kepada muslim saja yang berafiliasi pada MUI, dan bukan hukum positif
klo tentang peraturan perundang2n RI ad ga ya
tolong kirimi ke email q ya……….
klo tentang peraturan perundang2n RI ad ga ya
tolong kirimi ke email q ya……….chhondol72@yahoo.com
kalau inpres itu kedudukannya bagaimana sih? terus apa benar kalau pertauran menteri sekarang berada di bawah peraturan daerah? please jawab dong, ditunggu ya di rayi.kusumawardhani@ymail.com. Thank u.
apa hubungan antara Tap MPR No III/MPR/2000 : TAP MPR NO.i/MPR/2003 dan UU RI NO.10 tahun 2004
Nama saya Fritz,saya mau bertanya mengapa dalam UU No 10 Tahun 2004 tidak terdapat TAP MPR?
Saya tunggu di Facebook saya jawabannya.tks
TQ yaa…
Knp kok soal PKn susah 2 yaaa,,, :-p
mas sya mw nanya,,
tentang tata urutan perundang-undangan no 10 tahun 2004,dasar hukumnya,damsumber hukumnya…makasih
ai dua deui mana ???
nu 6 and jeung 7 ?????
jelek banget yah!
ini bener2 asli gak ya..???
urutan tatanan UUD terbaru 2010 ea.
terima kasih banyak, saya lagi nyari tugas pkn nich,,,
UU no. 10 tahun 2004:
Pasal 7:
1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah:
-peraturan Provinsi
-peratutan Kabupaten/kota
-peraturan desa
betul kah ini ???
menurut pendapat anda yang ada di sana ,, perbedaan tata peraturan perundang-undangan yang lama dan yan yang baru ittu yang kayak gimana sich …
mohon di balas yya bagi yang tau ..
terima kasih :))
tank you. .↲
saya ingin menanyakan uu no 10 tahun 2010..
tolong dijawab yaa,,
makasiii…
tolongggg…
Tolong kasi penjelasan tentang urutan perundang-undangan no 10 thn 2004…
tolong ….:)
UU NO 10 TAHUN 2004 DONG
Please
Thx, Tapi kayaknya ada 9 deh… 😀
nama saya anri kelas VIII
kalo tata urutan peraturan perundang-undangan RI no.10/2004 apa?
kirim ke e-mail saya anri_f@yahoo.com
om klo pihak” yg trlbat dalam pnyusunan peraturan perundang undangan siapa aja …?!
mohon ijinnya u/ meng-copy…,,,matur nuwun
ngentot yuk
Apakah pernyataan diatas betul tolong berikan jawabannyaya soalnya penting!
Apakah pernyataan diatas betul tolong berikan jawabannya soalnya penting!
Saya mau tanya apakah tap mpr itu mutlak dan harus di jalankan pemerintah
Thanks Ya GUys, Bakalan Keluar nih Di Ulangan
huftt akhirnya ketemu, bwt tugas pkn, thk guys!!
tata perundandangan indonesia
thank’s idenya
tata urutan peraturan perundang”an di indonesia itu tdk menetap ataw pd bingung, d akibatkan oleh pr” legislatif,yudikatif,& eksekutif? bingun mmbuwat prturan yg mmbwt ia lepas dr hukuman / sanksi yg telah d sepakati bersama??????
saya ingin tanya
peraturan perundang undangan nasional indonesia???
Di sana khan trtulis bahwa tata urutan peraturan perundangan di tetapkan berdasarkan TAP MPR III/MPR/2OO0. Bukan kah tata urutan itu di tetapkan berdasarkan TAP MPR N0.III/MPR/2003.
Tolong di jelaskan!!!
Terima kasih.
Kalau yang tap mpr lll tahun 2003 ada nggak
permisi ada TAP MPR yg baru ga?
mana lebih tinggi kedudukan peraturan menteri dibanding peraturan daerah?
mana lbh tinggi peraturan walikota atau keputusan walikota dan atau keputusan lain yang mengatur.
tolong dibalas ya,,,,plizzzzzzzzzz
sorry butuh bantuan untuk pertanyaan ini
Di dalam uu no. 10/2004 TAP MPR dijadikan sebagai sumber hukum tdk tertulis sedangkan di dlm uu no. 12/2011 yg dimana dikatakan bhwa uu trsbut merupakan uu pengganti uu no.10/2004,TAP MPR dikatakan sbg sumber hukum tertulis??
bisa tolong bantu saya menjelaskan, thx
send ke email saya di reginaaza@yahoo.com
tolong diblaz ya plizzzzzzz
Thanks,,nagh berkat blog ini sya bsa mnjawab soal” dri ibu guru
hore ketemu,,,,,,,,,.!!!!!!!!!!@
TRIMS YA……..??????
sangat membantu.. trim’s ‘-‘
saya juga ingin tau dasar-dasar hukumnya…
mo tanya…
jika ada perda produk tahun 2000 bertentangan dengan peraturan pemerintah produk tahun 2006, apakah bisa secara otomatis perda tersebut mengikuti PP tahun 2006
hay this is my fb name alif firdaus
berdasarkan referensi yang ada,mengenai tata cara dalam pembuatan perda atau peraturan perundang undangan,adakah cara yg paling mudah dalam pembuatan undang-undang ??
thanks for informasi
lhoooo….kan ada UU No.10 Th 2004 yg lbh baru terkait dgn tata per UUan di indonesia????mohon penjelasannya
mas, mau tanya……
aturan yang mengatur tentang apabila perda/perbup bertentangan dengan aturan diatasnya…….
peraturannya apa??????
boleh nanyak gak peraturan daerah nya mana yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Saya minta tolong ini sis bro,kalau tata urutan peraturan perundangan yg 6 apa saja tolong kirim kan yah skrang pnting sy sdh tw yg trakrx itu “kepmen”
tau nggak tata urutan uu berdasarkan uu no. 12 thn 2011
dan perbedaan uu no 10 thn 2004 dgn uu no. 12 thn 2011
mengapa poin 6 dan 7 tidak dijelaskn?
semua itu tidak benar. karena ada yang 2011.
#ilham hidayat Fb: kotakkomentarilham@yahoo.com
ass hey pada tau gk tata urutan peraturan perundang undangan menurut UU no. 10/2004 ???????????
nama z sry,kalo tata urutan perundang-undangan menurut uu No.10/2004 apa??? Kirim ke ZRy poetry Jhabee yahoo.com
Boleh juga nih blog…..
http://www.blogblog.com/1kt/watermark/body_background_flower.png
Kita pilih yang terbaru ja,sesuai ma uu no 10 tahun 2004
Mungkin tap mpr gak tercantum lg,ada hbunganx ma dampak amandemen dmana MPR bukan lg lembaga tertinggi negara,
Efek orde baru gan
Disahkanya Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 ini
mempunyai dampak hukum
terhadap Undang-undang
Nomor 10 tahun 2004
tentang pembentukan
peraturan perundang-
undangan dimana sesuai
dengan asas bahwa ketika
ada suatu peraturan
perundang-undangan yang
sama , maka yang
digunakan adalah
peraturan perundang-
undangan yang baru. Hal ini
dipertegas dalam Pasal 102
dimana berbunyi :
“Pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku,
Undang- Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4389), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku”.
Sehingga dengan adanya
Undang-undang Nomor 12
tahun 2011 ini menggantikan
Undang-undang yang lama
yaitu Undang-undang
Nomor 10 tahun 2004.
Perubahan yang mencolok
terdapat pada Hirarkhi
Peraturan Perundang-
undanganya dimana dalam
UU No 10 tahun 2004
(1) Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-
undangan adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
Kemudian ditataran tingkat
desa, BPD (Badan
Pemusyawaratan Desa)
bersama Pemerintsh Desa
mempunyai kewenangan
pembuatan Peraturan Desa
(PERDES).
Dalam UU Nomor 12 tahun
2011 secara ekspliisit bahwa
hierarkhi tata urutan
perundang-undangan :
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/ PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. PERDA Provinsi
7. PERDA Kabupaten
Perbedaan yang mencolok
dimana hirarkhi sudah jelas
dimana dalam UU 10 Tahun
2004 tidak ada Ketetapan
MPR, sedang didalam UU
No 12 tahun 2011 Mengenai
ketetapan MPR tercantum
secara ekspliisit didalam
Pasal 7, dimana posisi kedua
setelah UUD 1945.
Wow ini sangat bagus untuk kalian belajar
saya mau tanya kenapa penjelasan tentang peraturan daerah tidak ada .tolong jawab
[…] Tata urutan peraturan perundang undangan Republik Indonesia […]
sebenarnya tata urutan perundangan secara nasional yang mana sih Tap MPR No.III/mpr/2000 atau UU No.10 Tahun 2004
trimakasih
Mohon info sy ada tugas menghimpun peraturan tentang kediklatan data yg ada disaya Peraturan Pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menpan, peraturan kepala lan, peraturan kepala bkn, peraturan berasma mendagri dengan lan, mendagri dengan kepala bkn, menpan dengan lan, kepaa lan dengan kepala bkn, perda, pergub, surat edaran mendagri, surat keputusan kemendagri, bagaimNa urutan penulisNnya yb benar sesuai peraturan,terimakasih infonya.
tolong…………………………..! 😦
thanxs info’nya!! 🙂
Semoga undang2 di Indonesia semakin lebih baik.
saya mau tanya loh……. apasih alasannya mengapa tap mpr itu harus dicabut
thanks