Lomba Karya Tulis Guru ESIS 03 Maret 2008

Apakah Anda memiliki pengalaman mengajar Sains dan Matematika yang Inovatif? Esis mengajak guru-guru SD, SMP, SMA atau sederajat di seluruh Indonesia untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Guru dengan tema: “Kisah Suksesku Mengajar dengan Metode Pembelajaran Inovatif untuk Bidang Sains dan Matematika”

50 Karya terbaik akan diterbitkan !
Para pemenang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut :
Juara I : Rp. 5.000.000 + Sertifikat & Paket menarik
Juara II : Rp. 3.000.000 + Sertifikat & Paket menarik
Juara III : Rp. 2.000.000 + Sertifikat & Paket menarik
Juara Harapan I : Rp. 1.500.000 + Sertifikat
Juara Harapan II : Rp. 1.000.000 + Sertifikat
Juara Harapan III : Rp. 750.000 + Sertifikat

Persyaratan Peserta :
* Naskah adalah karya asli dan belum pernah dilombakan atau dipublikasikan.
* Mengusung tema yang telah ditentukan.
* Naskah diketik dan dikirimkan beserta biodata singkat penulis, alamat lengkap, nomor telepon, dan fotokopi KTP.

Tuliskan NASKAH di sebelah kiri atas amplop dan kirimkan ke :
Panitia Kontes Naskah Guru
MarComm ESIS
Jl. H. Baping Raya 100 Ciracas Jakarta Timur 13740
atau email ke : kontes.naskah@erlangga.net

* Peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 naskah.
* Karya tulis yang masuk sepenuhnya menjadi milik Penerbit Erlangga dan karya tulis terbaik yang diterbitkan akan menjadi hak cipta penulis.
* Naskah paling lambat diterima pada tanggal 03 Maret 2008 (Cap Pos).

Keputusan juri mengikat, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak diadakan surat menyurat.

Proses Penyusunan RUU

A. Bagaimana Lahirnya Undang-undang
B. Perencanaan
C. Siapa yang Mengusulkan Rancangan Undang-undang?
D. Prosedur Pengusulan
E. Tingkat Pembahasan dan Persetujuan

A. Bagaimana Lahirnya Undang-undang
Proses pembuatan undang-undang adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif (Presiden beserta jajaran kementriannya) dan legislatif (DPR). Tentang bagaimana DPR itu, kewenangan serta strukturnya telah dibahas pada bab terdahulu. Yang akan dibahas pada bagian ini adalah bagaimana proses pembentukan sebuah undang-undang.

Baca lebih lanjut

Tata urutan peraturan perundang undangan Republik Indonesia

Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.

4. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. 6. Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan